26/02/2026
Ratusan triliun rupiah digelontorkan untuk Program Makan Bergizi Gratis. Angkanya fantastis. Ambisinya besar.
Namun pertanyaannya. Apa indikator keberhasilannya? Apakah gizi siswa benar-benar meningkat secara merata, atau hanya terlihat bagus di atas kertas? Bahkan, gejala keracunan makanan masih kerap terjadi.
Sementara itu, kondisi di lapangan justru berbicara sebaliknya. Masih ada sekolah dengan bangunan reyot, berdinding bambu, bahkan beralas tanah. Ada siswa yang harus menempuh jalur berbahaya demi sampai ke kelas. Ada guru honorer yang berjalan puluhan kilometer setiap hari, tetapi gajinya tidak cukup untuk kebutuhan hidup dasar.
Kalau fondasinya saja belum beres, apa logikanya makan gratis dijadikan prioritas utama? Pendidikan bukan hanya soal makan siang. Pendidikan membutuhkan ruang kelas yang aman, akses yang layak, dan guru yang sejahtera.
Dengan ratusan triliun rupiah, negara sebenarnya punya banyak pilihan. Dana sebesar itu bisa membangun kawasan industri padat karya untuk menyerap pengangguran. Bisa p**a membangun seratus kampung nelayan terintegrasi, lengkap dengan kapal tangkap modern, yang setiap tahun menggerakkan ribuan nelayan dan ekonomi pesisir. Satu kampung nelayan mungkin hanya membutuhkan satu triliun rupiah, tetapi dampaknya bisa menjalar ke seluruh rantai ekonomi.
Atau dana itu digunakan untuk membangun pabrik produksi unggulan di setiap daerah, sesuai potensi sumber daya alam dan tenaga kerja lokal. Lapangan kerja terbuka. Pengangguran turun. Daya beli naik. Anak-anak pun bisa makan layak, bukan karena bantuan, melainkan karena orang tuanya memiliki penghasilan yang cukup.
Masalahnya bukan sekadar memilih program, tetapi soal prioritas dan pengawasan. Selama dana publik masih rawan diselewengkan, sebesar apa pun anggaran yang dikeluarkan, hasilnya bisa tetap jauh dari harapan.
guruhonorer honorer mbg makanbergizi 3t sekolah pendidikan
ri .kpk
