PPNI Sultra

05/09/2023

SELAMAT & SUKSES
atas pelantikan bapak Komjen Pol. Dr. Andap Budhi Revianto, S.IK., M.H

sebagai Pj. GUBERNUR Sulawesi Tenggara, oleh Menteri Dalam Negeri RI bapak Tito Karnavian.

04/09/2023

Keluarga Besar DPW PPNI Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan : SELAMAT & SUKSES atas pelantikan bapak MUTALIB, S.Kep., M.Kes sebagai KEPALA UPTD BAPELKES DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA.

“Semoga Sukses Selalu dan Amanah Dalam Menjalankan Tugas”.

29/08/2023

PPNI SulTra mengecam tindak kekerasan terhadap Perawat Puskesmas Bua “ARPAH ASRUL, S.Kep., Ns” pada 26 Agustus 2023.

UU Kesehatan sudah disahkan, kejadian di Puskesmas Bua Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.

Kemana bapak/ibu pemerintah.?

27/08/2023

Pasien masuk dengan KLL di antar oleh keluarganya dan ditangani oleh PERAWAT yang jadi korban. Karena keadaan darurat, keluarga pasien berkumpul dan masuk kedalam ruangan.

PERAWAT korban mengedukasi kepada keluarga agar keluarga menunggu di luar dan keluarga tak terima.

PERAWAT di pukul dan di tarik keluar ruangan dan di keroyok di luar halaman puskesmas.

Kami Keluarga Besar DPW PPNI Provinsi Sulawesi Tenggara Mengecap dan Tangkap Pelaku Kekerasan terhadap Sejawat Perawat di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan.

05/08/2023

Muswarah Daerah IV Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kota Bau-bau.
Aula Palagimata Bau-bau - 5 Agustus 2023

05/08/2023

Selamat dan sukses kepada ibu Heny Arisanti, S.Kep.,Ns.,M.Si atas terpilihnya sebagai Ketua DPD PPNI Kota Bau-bau Pada MUSDA IV DPD PPNI Kota Bau-bau tanggal 5 Agustus 2023

05/08/2023

Terimakasih Bapak Arman, AMK.,SKM atas dedikasinya selama menjabatat sebagai ketua DPD PPNI Kota Bau-bau 2 Periode

29/06/2023

Segenap Pengurus DPW PPNI Provinsi Sulawesi Tenggara, mengucapkan: SELAMAT HARI RAYA IDUL ADHA 1444 Hijriah.

“mohon maaf lahir dan batin”.

02/06/2023

PPNI Beri Pendampingan Hukum Terhadap Perawat Korban Pemukulan Keluarga Pasien di Kendari.

https://www.tvonenews.com/daerah/sulawesi/125671-ppni-beri-pendampingan-hukum-terhadap-perawat-korban-pemukulan-keluarga-pasien-di-kendari

Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sulawesi Tenggara mengecam penganiayaan keluarga pasian terhadap perawat di RSUD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

02/06/2023

DPP PPNI beri pendampingan hukum terhadap Perawat yang jadi korban penganiayaan di Kendari

Baca Selengkapnya:
PPNI Semua Orang

Kasus penganiayaan yang dialami oleh seorang Perawat di Rumah Sakit Umum (RSUD) Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, saat ini masih terus

26/05/2023

Terima Kasih atas Doa & Dukungan Organisasi Profesi Kesehatan.

25/05/2023

Kronologi Perawat RSUD Kendari Dianiaya Keluarga Pasien di Ruang ICU

https://metrokendari.id/kronologi-perawat-rsud-kendari-dianiaya-keluarga-pasien-di-ruang-icu/

25/05/2023

Tragis, Seorang Perawat di Kendari Jadi Korban Penganiayaan Oleh Keluarga Pasien.

https://metrokendari.id/tragis-seorang-perawat-di-kendari-jadi-korban-penganiayaan-oleh-keluarga-pasien/

25/05/2023

Tragis, Seorang Perawat di Kendari Jadi Korban Penganiayaan Oleh Keluarga Pasien

https://metrokendari.id/tragis-seorang-perawat-di-kendari-jadi-korban-penganiayaan-oleh-keluarga-pasien/

Kasus kekerasan terhadap Tenaga Kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali terjadi.

24/05/2023

Perawat

Kasus kekerasan terhadap Tenaga Kesehatan (Nakes) di Rumah Sakit di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali terjadi.

19/05/2023

HERYANTO ketua DPW PPNI SULTRA, mengucapakan SELAMAT dan SUKSES MUSWIL Ke X & 1st SULTRA MEDICAL SCIENTIFIC MEETING 2023.
Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Tenggara

Semoga menjadi wadah momen kebersamaan, peningkatan budaya ilmiah dan penguatan organisasi profesi IDI

Terima kasih

09/05/2023

RUU Kesehatan Omnibus Law Mengabdi pada Oligarki

Oleh Heryanto Ketua PPNI Sultra

Senin 8 Mei 2023 di Jakarta, ribuan tenaga kesehatan dari lima organisasi memadati ibu kota. Mereka tidak untuk mengangkat pedang, tetapi sedang menghadiri pesta perlawanan nakes, terhadap RUU Kesehatan Ombibus Law.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) menyatu di sana. Sikapnya juga sama, meminta pemerintah menghentikan RUU Kesehatan Ombibus Law. Bahkan, di hari yang sama nakes di daerah juga aksi sama, menolak RUU Kesehatan Ombibus Law.

Jika ribuan tenaga kesehatan bergerak dengan serentak, artinya keadaan sistem kesehatan nasional, sedang dalam masalah. RUU Kesehatan Ombibus Law yang digagas pemerintah tidak memihak kepada nakes. Terlebih lagi, RUU ini dianggap prematur dan penyusunannya tidak melibatkan pihak yang bersentuhan langsung dengan RUU tersebut.

Prinsip dasar kesehatan nasional harusnya berprinsip pada kesejahteraan, pelayanan kesehatan, pemerataan, non-diskriminasi, dan partisipatif. Tak sampai di situ, ia juga harus berkelanjutan dan bergerak untuk memajukan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif, mengurangi kesenjangan, memperkuat layanan kesehatan bermutu, dan dapat menjamin kehidupan masyarakat yang sehat. Namun faktanya, RUU Kesehatan Ombibus Law yang digagas mengabaikan itu. RUU ini tidak berpihak pada nakes, tetapi mengapdi pada oligarki.

Sebagai jantung dari kesehatan nasional Indonesia, tentu tenaga kesehatan tak mau apabila hak – hak dasarnya tak diberikan. Apalagi, mereka sudah memberikan layanan yang terbaiknya kepada rakyat. Belum lagi, tanaga kesehatan kita sudah menjadi garda terdepan dalam perjuangan melawan wabah Covid- 19. Banyak pengorbanan di sana, bahkan tenaga medis yang gugur jumlahnya ratusan.

Rekam ini semestinya menjadi kacamata pemerintah dalam memberikan mengeluarkan kebijakan kesehatan. Bukan malah menzolimi mereka dengan RUU Kesehatan Ombibus Law yang parsial dan prematur.

Seharusnya negara (pemerintah) fokus dengan memfasilitasi, memberi ruang kepada nakes untuk menciptakan teknologi dan obat-obat sendiri secara mandiri. Mendorong pengembangan sumber daya manusia (SDM). Banting stir, mengubah sistem yang mengabdi pada pasar, menjadi kemandirian nasional. Agar tercipta nakes yang bermutu dan berkualitas.

RUU kesehatan Ombibus Law ini juga akan membuka karpet merah impor tenaga kesehatan dari luar negri yang mengikuti kebijakan investasi.

Hal ini tentu menjadi duri bagi tenaga kesehatan Indonesia. Dengan begitu akan semakin kecil ruang bagi tenaga kesehatan nasional kita untuk mengabdikan diri sesuai dengan profesinya.

Inilah yang tidak ingin kita biarkan sampai terjadi. Sehingga perjuangan para nakes harus terus dijaga, sampai mencapai kemenangan. Karena kemenangan hanya milik orang – orang yang bejuang.

Dokter dan Tenaga Kesehatan juga adalah manusia biasa. Ketika batas toleransi mereka terlampaui, mereka bisa menjadi extra-ordinary. Bukankah binatang pun akan melawan dan membela diri ketika mereka terancam atau tersakiti?

***

09/05/2023

Satgas Penyelamatan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Berdasarkah hasil Rapimnas II PPNI yang Menolak subtansi RUU Kesehatan (omnibus law).